Ketua DPRD Besarta Unsur SKPD Dan Muspika Cigombong Sidak Pembangunan Pagar MNC Land - Lingkar Bogor
 

Ketua DPRD Besarta Unsur SKPD Dan Muspika Cigombong Sidak Pembangunan Pagar MNC Land

Hits: 2

Lingkarbogor.com – Cigombong – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto bersama wakil ketua Wawan Haikal serta rombongan yang terdiri dari unsur SKPD dan Muspika Cigombong melakukan sidak ke lokasi pembangunan pagar beton yang dikerjakan MNC Land di Kampung Ciletuh, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.


Sidak yang dilakukan dewan ini dalam rangka menyikapi permasalahan warga sekitar dengan pihak MNC Land yang selama ini belum selesai, terutama mengenai adanya keluhan dan desakan warga meminta agar pembangunan pagar beton dihentikan, lantaran dianggap tidak memiliki ijin lingkungan atau ijin warga.
“Hari ini kami hadir disini untuk mendengar apa yang menjadi permasalahan antar warga dan MNC Land soal pagar beton. Apakah benar pembangunan itu ada ijinnya atau tidak, makanya ingin tau. Kalau ada seperti apa saat pembuatannya, melalui jalur online atau datang langsung kedinas,” kata Rudi. Selasa (4/2/2020).


Ia menyayangkan, pihak MNC dalam hal ini  melupakan serta meninggalkan kepentingan – kepentingan masyarakat Ciletuh. Dimana, selain masalah ijin juga soal makam. Karena, bicara makam adalah bicara leluhur masyarakat Bogor dan Jawa Barat.


“Sebenarnya kami setuju dengan moderisasi, tapi menolak dengan westerisasi, jadi jangan meninggalkan kearipan lokal yang ada disini. Sebab masyarakat hanya minta satu jadikan makam leluhurnya itu situs, dan yang penting pengembang wajib menghibahkah fasos fasum. Namun kami menyayangkan  kalau begini berarti pihak MNC yang oleh  lembaga kami undang tidak hadir, artinya ini tidak ada itikad baik,” ucapnya.


Adanya permasalahan ini, lanjut Rudi, pihaknya tidak ingin memgeluarkan kebijakan – kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. Mengingat, tujuan kunjungan kerjanya ke Ciletuh berharap kedua belah pihak bisa duduk bersama guna terselesainya permasalahan tersebut. Tapi, disayangkan pihak MNC Land tidak datang.


“Maaf kami tidak perlu pak Hary Tanoe yang datang, sangat ketinggian bagi kami,  minimal pemangku kebijakan lapangannya bisa hadir agar bisa jelas segala permasalahannya. Apa benar pemagaran beton tidak ada ijinnya dan makam mau di relokasi,” tegasnya.


Terkait perijinan, kata Rudi, mekanisme pembuatannya itu ada dua bisa dengan sistem online atau langsung datang ke dinas. Oleh sebabnya, jika MNC hadir pihak dewan ingin mengetahui mengenai ijin apa saja yang telah ditempuhnya. 
“Tujuan kami sebenarnya ingin mediasi dari beberapa pendapat untuk disampaikan, namun sepertinya sekali lagi kami tekankan MNC tidak punya itikad baik. Padahal, sebelumnya kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan, kalau tidak bisa hadir pimpinannya kan bisa wakilnya atau kabagnya, yang penting bisa menjelaskan,” tutur Rudi.


Rudi pun menegaskan, bakal meminta semua dokumen ijin MNC pada di seluruh SKPD terkait yang ada di Kabupaten Bogor, hingga memanggil pihak MNC. Terlebih,  sebelumnya dalam hal ini dewan menerima audensi dengan maksud mengajukan kawasan khusus.


“Langkah – langkah ini yang akan kami ambil, minimalnya dapat mendengar dan mengetahui kejelasan dari dua belah pihak.Langkah kedepannya, akan mengkaji semua ijin ijin MNC. Intinya sejauh mana kejelasan legalitasnya, apakah permasalahan tanah ini milik MNC, Desa apa adat, inilah yang kami ingin tau, tapi ya itu tadi ga ada perwakilan MNC yang hadir disini,” jelasnya.


Sementara, kuasa hukum warga Ciletuh, Anggi Triana Ismail Direktur Sembilan Bintang Law and Partner menyatakan jika pihaknya sudah melayangkan surat somasi kepada pihak ketiga dari pada MNC Land, khususnya PT KSO. Yang mana isi surat somasi tersebut meminta pihak KSO  menghentikan pelaksanaan pembangunan pemagaran beton sepajang belum menunjukan  ijin – ijinnya, seperti ijin lingkungan maupun ijin dari warga.
“Dari dasar itulah, kami memberikan somasi kepada KSO. Karena adanya pagar beton ini telah menutup akses hilir mudik warga, baik saat akan pergi ke pasar atau mengantar anak – anak kesekolah,” akunya.
Jika KSO tetap melakukan pemagaran, sambungnya, kemungkinan besar pihak kuasa hukum warga ciletuh akan melakukan gugatan. Tentunya dengan dasar apabila surat yang dilayangkannya itu tidak digubris. 

“Ini surat somasi kali pertama untuk KSO, sedangkan ke MNC sudah dua kali. mNC Land ini sebenarnya jalin kerjasama dengan KSO untuk membangun pagar beton. Jadi kalau kami nilai ini adalah politik hukum adu domba. Proyeknya milik MNC yang ngerjakannya KSO, artinya timbulnya permasalahan ini seolah kami dibenturkan begitu saja,” ungkapnya.
Terpisah, Direktur PT KSO, Abdul Haris saat dimintai keterangannya terkait keluhan warga yang mempertanyakan masalah ijin pembangunan pemagaran beton, tak banyak memberikan komentarnya.
“Kami sama dengan apa yang pernah disampaikan pak Rekta, yakni tidak akan memberikan keterangan apapun. Sebab segala sesuatu mengenai hal itu semua ada di Pihak MNC Land sepenuhnya, silahkan tanyakan langsung ke MNC, kantornya di hotel Lido itu,” singkatnya.
Reporter: Kinoy/Suherman/Indra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Jalan Raya Jakarta Bogor Longsor Sampai Saat Ini Belum Ada Perbaikan

Kam Feb 6 , 2020
Hits: 2 Lingkarbogor.com, Cibinong – Hujan deras yang meliputi wilayah bogor banyak kejadian longsor sebelan kebelakang diantaranya jalan raya jakarta bogor km 41 Pabuaran Cibinong. Menurut Iwan salah satu bengkel yang berdekatan lokasi mengatakan, kejadianya sudah satu bulan yang lalu ketika di penghujung pergantian tahun tepatnya tanggal 1 januari tahun […]
%d blogger menyukai ini: