Media Asing Soroti Dugaan Kasus MNC Group

Hits: 3

Lingkarbogor.com, Cigombong -Permasalahan Hukum yang menimpa masyarakat kampung ciletuh hilir desa watesjaya kecamatan cigombong kabupaten bogor, belum menuai titik temu.


Kasus ini meledak pada tahun 2015 an, diawali dengan adanya akusisi saham dan aset milik perusahaan Pengembangan Agrowisata Prima ke MNC Group yang mana hal itu telah dipercayakan ke anak perusahaannya yakni MNC Land.

Bermula dengan adanya undangan warga setempat kampung ciletuh hilir watesjaya cigombong kab bogor, dalam rangka sosialisasi ijin lokasi proyek MNC Land pada bulan maret 2014.


Setiap masyarakat yang hadir wajib mengisi absen hadir (didalamnya ada kolom nama, alamat, nomor kontak, tanda tangan). Dalam jangka waktu 4 bulan, warga dikagetkan dengan absensi yang di isi nya, karena berubah absensi tersebut menjadi surat pernyataan ijin lokasi proyek MNC Land.


Warga sontak emosi seketika, karena yang awalnya adalah agenda sosialisasi malah kehadiran masyarakat dimanipulasi dengan mengubah kop agenda sosialisasi tersebut menjadi seolah-olah ijin sah dari warga. Akhirnya warga langsung menyikapi sikap licik yang dilakukan oleh perusahaan MNC Land.


Dengan berbagai macam daya & upaya warga, ternyata hal itu diacuhkan oleh pihak perusahaan. Malah justru pada pertengahan tahun 2017 perusahaan membuat agenda konflik baru, yaitu dengan memberikan surat sebaran kepada warga kampung ciletuh hilir watesjaya cigombong kab bogor, untuk mengosongkan lahan garapan yang seluas kurang lebih 100 Ha.


Dengan memberikan jeda waktu 1 bulan.
Akan tetapi warga tidak menggubris surat dari perusahaan tersebut. Seketika abis tempo, pada akhirnya perusahaan melakukan eksekusi pengosongan lahan garapan yang diatas nya terdapat tanaman-tanaman & beberapa bangunan milik.

Seperti diketahui warga pada zaman dulu tahun 80 an sampai disaat ada nya eksekusi pengosongan lahan, warga selalu menyewa kepada perusahaan atas lahan garapan tersebut. Dipertengahan tahun 2017, disaat tanaman-tanaman warga seminggu mau panen, akhirnya tanaman-tanaman serta gedung milik warga diratakan tanpa ampun. Alhasil mayoritas warga yang hampir 100% menjadi pengangguran tulen. Karena hampir seluruh pria yang ada di kampung tersebut bekerja sebagai petani.

Dari situ lah warga habis tingkat kesabaran nya. Dari dasar itu warga memohon bantuan hukum kepada kantor hukum sembilan bintang & partners, yang diketua R.Anggi Triana Ismail SH
Pada awal 2018 akhirnya warga menyerahkan kuasa penuh kepada Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners yang dipunggawai oleh 30 advokat.


Langkah pertama yang dilakukan kuasa hukum warga adalah meminta klarifikasi ke MNC Land atas adanya surat yang diduga keras telah dimanipulasi oleh pihak perusahaan & meminta ganti kerugian baik secara moril, material maupun atas tanaman serta bangunan milik warga yang sudah dihancurkan atau dirusak oleh perusahaan dengan total kerugian diatas 10 milyar rupiah.

Akan tetapi dampai saat ini, pihak perusahaan tidak mampu menjawab tuntutan warga.


Dimulai dengan surat lokal hingga pusat, perusahaan tetap acuh.
Ditambah pemerintah setempat dimulai muspika & muspida pun, bersikap masa bodo atas peristiwa yang dialami oleh warga nya ini. Tidak berakhir disitu, pada awal tahun 2019, perusahaan membuat kisruh baru lagi yaitu dengan modus operandi mengadu domba warga dengan warga atas tanah pemakaman.


Yang mana beberapa ahli waris meminta kepada alat negara (TNI, Polri, Satpol PP) untuk bisa mengamankan proses eksekusi pemindahan jenazah milik ahli waris dari makam tersebut.
Namun hal itu tidak berakhir dengan baik. Pada bulan January 2019, peristiwa itupun meledak atau chaos antara warga yang menolak pemindahan jenazah dengan ahli waris berikut alat negara yang hadir kala itu.


Dengan pasukan alat negara kurang lebih ratusan personil dengan pakaian & alat anti huru hara lengkap, siap membombardir siapa saja yang mau melawan & menolak pemindahan jenazah tersebut.


Situasi tak terkontrol, akhir nya ricuh dan beberapa warga terluka berikut parade mahasiswa yang sama-sama ikut berjuang membantu masyarakat dalam mempertahankan kebenarannya.

Dari dasar itu pula, kuasa hukum warga mengadukan peristiwa ini ke jenjang yang lebih tinggi yakni pemerintahan pusat.
Semua jajaran pemerintahan pusat dipanggil harus melek atau sadar atas adanya kerusuhan di kabupaten bogor, dikarenakan muspika & muspida kab bogor tidak begitu read respondif atas kejadian pilu ini.


Perlahan demi perlahan sebagian lembaga di pusat mulai respon dan turun tangan untuk menyelesaikan masalah warga. Akan tetapi dengan hitungan bulan, sosok yang awalnya bantu warga malah menghilang begitu saja tanpa alasan & jejak nya.


Masyarakat kebingungan & merasa aneh atas hilang jejak nya para sosok yang awalnya bakal membantu nasib warga.
Tidak selesai disitu, pada pertengahan tahun 2019 warga akhir melakukan aksi demonstrasi ke istana negara RI dan ke gedung DPR MPR RI, guna meminta kepastian hukum kepada pemimpin nya yang secara hakikat mereka berada dikursi kekuasaannya sekarang karena tidak terlepas dari keringat masyarakat nya.
Langkah demi langkah telah dilakukan oleh warga dan kuasa hukum nya, akan tetapi respon pemerintah atas kejadian ini adalah nihil.

Pada awal tahun 2020, atas adanya surat perlindungan hukum & HAM kepada DPRD Kab Bogor, akhir nya direspon oleh petinggi DPRD Kab Bogor, dimulai oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua I-III DPRD Kab Bogor.
Pada tanggal 30 Januari 2020, pimpinan DPRD Kab Bogor akhirnya mengundang kita untuk “dengar pendapat” dari warga.
Hasil dari pertemuan tersebut, pihak DPRD Kab Bogor akan melakukan :Sidak Lapangan dan membentuk Pansus.

Pada tanggal 5 February 2020, pimpinan DPRD berikut dengan beberapa SKPD kepala dinas terkait & seluruh jajaran muspika hadir dalam agenda sidak tersebut.
Dari semua pihak yang dirasa lengkap hadir, justru pihak perusahaan yang tidak hadir dalam agenda sidak tersebut. Pimpinan DPRD marah dan mengatakan “perusahaan MNC Land tidak memiliki itikad baik”.

Akhirnya sidak tersebut tidak ada hasil yang konkrit.
Pada selanjutnya DPRD akan melakukan pembentukan pansus guna menuntaskan konflik warga dengan perusahaan.

Akan tetapi, sampai saat ini agenda tersebut belum dilakukan oleh jajaran pimpinan DPRD Kab Bogor.
Masyarakat sudah mulai gundah & mulai berprasangka buruk kembali, kekhawatiran dimasa lalu nya takut terulang kembali. Sosok yang ingin melindungi warga, khawatir menghilangkan kembali tanpa jejak.

Warga akan tetap menagih janji sang wakil rakyat tersebut sampai kiamat tiba.
Perusahaan disamping itu, menambah koleksi perlakuannya yang nakal. Perusahaan justru membuat pagar beton pembatas antara tanah warga dengan tanah milik perusahaan. Yang sehingga dari keterangan warga, atas adanya beton pagar tersebut sangat mengganggu akses hilir mudiknya masyarakat setempat, dimulai dengan mengantar anak ke, belanja ke pasar sampai kaum ayah yang bekerja.

Akhir bulan February 2020, warga didatangi oleh media internasional yakni the British Broadcasting Corporate (BBC) television & Newyork Post (Surat Kabar/koran), dengan maksud untuk mengetahui kasus yang dialami oleh warga setempat. Dengan didampingi kuasa hukumnya, jurnalis bernama Krithika Varagur & Joshua berantusias menanyakan perihal kemanusiaan (HAM) sampai pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak MNC Land.


Jurnalis asal United State America (USA) ini, bertanya akan kehadiran pengusaha berikut kepala pemerintahan (presiden) di USA bernama Donald trump. Pasalnya di amerika sendiri ada aturan yang mengatakan bahwa “seorang presiden tidak boleh memiliki bisnis diluar negeri”.
Donald trump melalui anaknya Trump junior ‘Jr.’, melakukan kerja sama bisnis dengan owner MNC Group Hary Tanusoedibyo.


Bisnis-bisnis yang dijalankan Trump dengan MNC yakni berada di Bali & di lido Cigombong Bogor. Inilah hal menjadi atensi jurnalis ASAP amerika tersebut. Ini akan menjadi bahaya apabila dibiarkan begitu saja, “tutur Joshua & Krithika Varagur”

Sampai saat ini jurnalis amerika tersebut intens dalam berkomunikasi dengan kuasa hukum warga.
Sampai hari kemarin tanggal 22 April 2020, BBC TV & Newyork Post melakukan ‘interview live’ melalui siaran teleconference.
Mereka bertanyakan perihal :

  1. Sudah sejauh mana Perusahaan bertanggungjawab dalam menjawab surat-surat dari kuasa hukumnya perihal manipulasi ijin lokasi & pergantian kerugian tanah garapan seluas 100 Ha?
  2. Dan apa langkah hukum warga selanjutnya melalui kuasa hukumnya, untuk menuntut keadilan?
  3. Bagaimana pandangan kuasa hukum tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Donald Trump selaku Presiden terhadap adanya bisnis / usaha diluar negeri?
  4. Apa pula konsekuensi hukum bagi MNC Group, yang telah menerima & memfasilitasi usaha Donald Trump di indonesia?
  5. Apa tanggapan kuasa hukum atas adanya praktik ilegal yang dilakukan oleh MNC Group dilahan tanah yang seluas ribuan hektar tersebut?
  6. Pelanggaran kemanusiaan apalagi selain pemindahan makam, yang dilakukan perusahaan terhadap warga?
  7. Kemungkinan terbesar apa baik secara politik maupun hukum, para jajaran pemerintahan (lokal & pusat) bisa bersikap tak acuh terhadap masyarakatnya sendiri?
  8. Adalah kemungkinan kuasa hukum warga, akan menarik kasus ini ke mahkamah internasional mengingat hukum ini telah melibatkan presiden USA?
  9. Apakah kuasa hukum warga pun berkemungkinan untuk melakukan kolaborasi dengan lawyer internasional dalam membantu masyarakat?
  10. Apa harapan warga dari kerusuhan ini?

Team Kuasa Hukum Warga Ciletuh Hilir Watesjaya Cigombong Bogor. Sembilan Bintang & Partners Law Office :

1) R. ANGGI TRIANA ISMAIL, S.H.
2) D. ADITYA, S.H., M.H., C.L.A.
3) MUHAMMAD YUNUS YUNIO, S.H., M.H., C.P.L.
4) RACHMAN NUGERAHA, S.H., M.H.
5) C. HASANUDIN, S.H., M.H.
6) H. AGUS WAHYU PURNOMO, S.H., M.H.
7) ANDRY RACHMAT, S.H., M.H.
8) MUHAMMAD S. ARRIJAAL, S.H., M.H.
9) Drs. AGUS ARIFIN, S.H., M.H.
10) BAMBANG GUNAWAN, S.H., M.Kn.
11) AGUNG FRASETYA, S.H., M.H.
12) ARIPUDIN, S.H., M.H.
13) HARIYANTO, S.H.
14) SAMSUDIN, S.H.
15) AIDA MARDATILLAH, S.H.
16) LILI RATU P. NEGARA, S.H.
17) YENI RAHMANIA, S.H.
18) ANDRI SULISTIO, S.H.
19) EGI HENDRAWAN, S.H.
20) MOCH. MOGGIE TEGGAR, S.H.
21) DEDE ANGGA, S.H.
22) NUR ISMAN ISKANDAR, S.H.
23) DEVI APRIANTI, S.H.
24) RIAN HIDAYAT, S.H.
25) OKTA PRATAMA, S.H.
26) ALVIN SEBASTIAN, S.H.
27) TATANG SUPRIYADI, S.H., S.E.
28) HARI SUGIARWO, S.H.
29) EVI MAULIDYA, S.H.
30) LIDYA EMILIA, S.H.

Reporter. Red.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Puluhan Warga Ontrog Kantor Desa Tanjungsari

Sen Apr 27 , 2020
Hits: 3 Lingkarbogor- Puluhan warga ontrog Kantor Desa Tanjungsari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Kamis (23/4/2020) kemarin. Mereka menuding selama ini pemerintah setempat kurang transparasi dalam mengelola kegiatan anggaran desa. “Perwakilan warga ini menuntut azas keterbukaan anggaran pemerintah desa. Karena  RT RW pun mengeluh tidak dilibatkan kegiatan pembangunan sejak 2018 hingga […]
%d blogger menyukai ini: