Merasa Pemberitaan Sudutkan Petugas Retribusi Lintasan, Jumantoro Gunakan Hak Jawab

Bogor.lingkarbogor.com.Menanggapi pemberitaan di salah satu media online, berjudul ‘Dishub Kabupaten Bogor Akan Tertibkan dan Tindak Tegas Pengutip Parkir Lintasan’,
RM Djumantoro mengaku sangat kecewa dengan Pihak UPT I – Dinas Perhubungan, H Sujana Azhari yang mengatakan ‘untuk parkir di lintasan itu jelas salah dan ilegal’.

“Ini merupakan hak jawab saya menanggapi pernyataan UPT I – Dishub dalam salah satu media online yang menyatakan bahwa ‘Untuk parkir di lintasan itu jelas salah dan ilegal’.

“H Sujana harus tahu bahwa parkir lintasan bukan hanya ada di Cibinong atau wilayah UPT I melainkan ada 4 UPT wilayah lain yang bukan menjadi urusannya dan bukan menjadi haknya untuk mengatur,” ungkap Djumantoro ditemui di Cimandala, Kamis (24/7/20).

Dengan mengatakan ilegal tersebut, masih kata Jumantoro, H Sujana seperti tidak tahu padahal tahu bahwa kami bekerja sesuai dengan surat tugas dari Kabid dengan Kop Surat Dishub dan sesuai dengan Perbup 24 tahun 2006 dan karenanya sama sekali tidak benar dan kami tidak terima jika kami dinyatakan ilegal seperti H Sujana bilang dalam keterangannya di berita online tersebut.

Dalam berita tersebut, lanjut Jumantoro tertulis ‘Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati (Perbub) nomor 24 tahun 2020 tentang titik lokasi parkir dan Tepi Jalan Umum, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor per 01 Agustus 2020 akan segera menertibkan semua parkiran di Kabupaten Bogor’, saya kok jadi bego sendiri yah, saya kok gak tahu sama sekali bahwa sudah ada Perbup baru nomor 24 tahun 2020 ?,” ungkap Jumantoro heran.

“Tapi, walau sudah tua, saya belum pikun dan yakin betul bahwa Perbup 24 tahun 2020 tersebut baru kali ini dengar dan jika ada pasti belum pernah disosialisasikan kepada publik termasuk kepada kami selaku Koordinator, intinya saya tidak pernah melihat juntrungannya itu Perbup 24 tahun 2020 sebagaimana dikatakan dalam berita tersebut,” tegas Jumantoro.

“Kami juga sangat kecewa dengan pernyataan H Sujana yang mengatakan bahwa ‘untuk perparkiran di titik lokasi parkir dan di tepi jalan umum, untuk pengelolaannya pihak dishub sudah akan bekerjasama dengan pihak ketiga’, bagi kami, ini tidak manusiawi, dimana selaku pejuang hingga keluarnya Perbup tahun 2006 kok kami dibelakangi ?,” tambah Jumantoro.

“Kami juga heran, H Sujana begitu ngotot dan seolah memaksakan kehendaknya sendiri dengan manuver – manuvernya seperti surat Penutupan yang dikeluarkannya nomor 551.21/2241- Bid 1 tertanggal 11 Maret 2020 untuk wilayah tengah atau UPT I. Karena dari 5 wilayah UPT hanya UPT I yang terkesan ngebet banget ingin segera menghilangkan dan seolah tidak mengakui keberadaan Petugas Retribusi Parkir beserta Koordinatornya, dan setelah membaca berita tersebut, kami menduga H Sujana sudah akan mempersiapkan kerjasama dengan pihak ketiga,” ungkap Jumantoro.

Jumantoro mengaku bahwa pekerjaan para Koordinator dan Perugas Retribusi selama ini berjuang dalam panas dan hujan dalam polusi suara dan debu knalpot, untuk melakukan tugas mulia sebagai ujung tombak dalam menggali PAD di jalan raya dengan diwajibkan memberikan setoran dengan jumlah yang ditentukan oleh Dinas, mulai dari 150 juta pada tahun 2006 hingga 700 juta pertahun pada 2019 lalu.

“Saya gak habis pikir kok tiba – tiba kami dianggap ilegal, padahal itu mengandung makna bahwa Kabid yang mengeluarkan surat tugas dan UPT yang menerima setoran selama ini sebagai penyokong ilegalitas dan tentunya menjadi Pejabat pelaku utama pungutan liar atau Pungli dengan nilai total milyaran rupiah, dan itu artinya mereka menggali kuburan sendiri minta diperiksa oleh BPK dan ditangkap oleh KPK untuk mempertanggung jawabkan kemana uang tersebut disetorkan dan apakah disetorkan semua sesuai dengan yang dibayarkan dari Koordinator atau tidak? Saya kok jadi gak yakin setoran dari kami disetorkan seluruhnya ke Kas Negara,” ungkap Jumantoro.

“Tolong wawancara ini ditulis sebagai hak jawab kami dari para Koordinator dan para Petugas Retribusi yang telah berjuang membuka titik hingga dikeluarkannya Perbup 24 tahun 2006 namun ahirnya akan disingkirkan begitu saja dengan dituduh ilegal oleh satu dari lima Ka UPT,” pungkasnya.

(Sad/DidS) 

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *