Ini Keluh Kesah Suami Kartika yang Dijemput Oknum LBH Cianjur Tanpa Izin

Hits: 7

SUKABUMI ||
Hamdan, warga kampung Cisemplak Rt 03/06 Desa Wangunreja Kecamatan  Nyalindung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat mengeluhkan tindakan yang dilakukan oleh Oknum LBH Cianjur yang telah menjemput istrinya dari rumah ke kantor LBH tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya.

Berikut adalah keluhan Hamdan yang dihimpun dan disusun oleh tim Redaksi kami dari hasil konfirmasi beberapa kali dengan pihak Hamdan.

Dikatakan Hamdan : Berawal sejak Istri saya pulang dari Arab Saudi dalam keadaan sakit pasca operasi pengangkatan rahim, karena sponsornya tidak mau bertanggung jawab untuk pengobatan dan pengembalian hak atas satu tahun gajih istri saya, maka saya memutuskan untuk membuat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum kepada salah satu LBH di Cianjur untuk mengurus hak istri saya dan mendampinginya membuat laporan ke Mapolda Jabar.

Beberapa kali dari pihak LBH meminta izin ke saya melalui Ponsel untuk membawa Kartika ke LBH, namun saya tidak pernah mengizinkannya kecuali untuk nanti pembuatan BAP dari pihak Polda Jabar, karena saya hawatir dengan kondisi istri saya yang belum fit pasca operasi.

Pada 17 November 2021, pihak LBH telphon saya dan bertanya tentang posisi saya seraya mengatakan dirinya akan ke rumah karena ada yang perlu dibicarakan denganq istri saya.
Karena saya sedang di luar, sayapun mempersilahkan tapi wanti-wanti saya bilang jangan dibawa. Saya katakan jangan dibawa karena sebelumnya pihak LBH pernah meminta izin untuk membawanya ke kantor LBH.

Tiba-tiba tanggal 18 November saya menerima chat dari istri saya yang menyatakan sesuatu hal yang aneh, hingga saya bertanya-tanya ada apa ko istri saya kirim chat yang tidak layak diucapakan, saat itu saya belum tahu bahwa istri saya telah berada di kantor LBH.

Atas kecurigaan adanya pengaruh dari luar, saya konfirmasi ke Ketua Umum LBH menanyakan apakah jadi atau tidaknya datang ke rumah saya, dan dia bilang bahwa istri saya telah dijemput dan sudah berada satu malam di kantor LBH.

saya kaget karena tidak ada pemberitahuan bahwa istri saya dibawa ke Cianjur, lantas saya mempertanyakan kepada Ketua Umum LBH kenapa pihak LBH tidak meminta izin kepada saya sebagai suaminya, namun tidak ada respon, dan chat saya sama sekali tidak dibalas oleh ketua umum LBH tersebut.

Sejak itu, kuat dugaan saya bahwa chat tersebut bukan atas inisiatif istri saya sendiri bahkan mungkin yang ngetik pun bukan istri saya, karena dari bahasanya saya tahu bagaimana tata bahasa dan tulisan chating istri saya.

Diketahui dari para saksi di sekitar rumah, bahwa istri saya dijemput oleh 2 orang mengaku dari LBH di Cianjur sebagai Kuasa Hukum saya dan mengaku sudah mendapat izin dari saya, dengan tanpa meninggalkan berkas apapun untuk saya sebagai suami Kartika. Diduga satu diantaranya adalah Ketua Umum LBH, sebagaimana pengakuan namanya kepada tetangga saya yang siap menjadi saksi namun saat ini minta dilindungi identitasnya.

Jelas penjemputan Kartika tanpa izin dan sepengetahuan saya sebagai suaminya dengan modus diduga hendak menguasai Kartika karena dianggap aset mereka dalam mengurus restitusi PMI yang saat itu sedang dilakukannya.

Protes saya melalui ponsel kepada pihak LBH dan meminta agar mengembalikan Kartika dalam keadaan seperti sedia kala ke rumah tempat asal mereka menjemputnya pun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan yang berarti dan hanya mengatakan bahwa itu ranah hukum Kartika.

Belakangan saya mengetahui bahwa kepentingan ke Polda Jabar itu adalah hari Senin 22 November 2021, tapi kenapa istri saya dijemput dari hari Rabu 17 November 2021.

Saya heran, dimana profesionalisme sebagai Advokat dari Yayasan atau Lembaga sosial bidang Bantuan Hukum bagi masyarakat kecil seperti kami ini? Atas kasus ini, saya sangat menyesal telah memberikan kuasa hukum kepada LBH di Cianjur tersebut.

Dengan ini, saya akan mencabut secara sepihak Surat Kuasa kami karena pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pihak LBH sendiri, dan jika istri saya telah memberi kuasa tanpa sepengetahuan saya, itupun akan saya batalkan karena sebagai suaminya saya tidak dilibatkan.

Istri saya yang kini masih berada dibawah kekuasaan LBH di Cianjur tersebut telah menyatakan ingin pulang namun tidak bisa karena tidak punya ongkos dan pihak LBH sendiri tidak mau mengantarkannya kembali ke tempat semula. Saya makin hawatir dengan kondisi istri saya yang belum pulih dan ingin pulang namun tidak bisa.

Belakangan saya baru mengetahui dari pengakuan beberapa korban, ternyata mereka pun pernah mengalami hal yang sama, dan mereka menduga saat ini masih banyak para wanita klien LBH tersebut “disekap” oleh LBH tidak boleh meninggalkan kantor LBH sebelum kasusnya selesai dan restitusi dibayarkan.

Dugaan sementara dari saya bahwa pihak LBH ingin meraup keuntungan dari hasil pencairan restitusi karena terkait undang-undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), namun sangat disayangkan, sebagai kuasa hukum telah mengabaikan tata krama dan prosedur hukum dengan tidak mengindahkan izin dari suami atau orang tua mereka.

Menurut pengakuan beberapa saksi dan juga korban, bukan mendapat keuntungan dengan perlindungan hukum dari LBH tersebut, malah kerugian dengan mengeluarkan biaya ratusan hingga jutaan rupiah untuk membuat surat kuasa dan proses pemulangan hingga hak atas restitusinya.

Diketahui, banyak laporan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diterima LBH tersebut, dan sudah mengirim uang namun kepulangannya tidak diproses, hingga saat ini mereka (PMI) finis kontrak dua tahun dan tetap harus terbengkalai di Timur Tengah.

Beberapa pelapor yang mengadukan kasus dan telah berbulan-bulan ditahan di kantor LBH, malah menderita kerugian lahir batin karena kembali harus jauh dari keluarga dengan tinggal di kantor LBH namun tidak ada kejelasan.

Pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Polres Sukabumi sebagai wilayah hukum TKP penjemputan, harus turun tangan menyelamatkan beberapa korban seperti Kartika di kantor LBH tersebut, dan karenanya saya akan segera membuat laporan Polisi.

Saya siap bersaksi dan mempertanggung jawabkan apa yang saya keluhkan ini, pungkas Hamdan dalam beberapa kali konfirmasi awak media kami sejak tanggal 10 bingga 13 Desember 2021.

(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Relawan PERMATA Bersama FSI Galang Dana Paska Erupsi Gunung Semeru

Sen Des 13 , 2021
Hits: 7 Bogor –Relawan Persatuan Pemuda Majelis Ta’lim (PERMATA) dan From Santri Indonesia (FSI) menggelar Aksi pengalangan dana untuk korban erupsi Gunung Semeru yang dilaksanakan di jl KH Halimi, Kampung Kopeng Rt 03 RW 05 Desa  Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor ProvinsiJawa Barat, Senin (13/12/21). Relawan PERMATA bersama FSI menggalang […]
%d blogger menyukai ini: